Dinamika Politik Golkar Di era Orde Baru

Relasi Islam dan negara di Indonesia mengalami pasang surut. Ketika Partai, Islam mendominasi perpolitikan di era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin bersama PNI dan PKI, Islam dan umatnya tidak mampu berbuat banyak. Demikian juga di awal-awal pemerintahan Orde Baru.

Tetapi paling tidak, sejak tahun 1988-1998, Orde Baru, dengan Golkar sebagai mesin politiknya, telah mengakomodasi berbagai aspirasi umat Islam, seperti: pengesahan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, serta rekruitmen tokoh-tokoh Islam ke dalam MPR/DPR dan dalam kabinet, sehingga dikenal ijo royo-royo dari Senayan sampai kabinet. Karena itu, "Sungguh surprise bahwa pemerintah Orde Baru memperlihatkan sikap akomodatif terhadap aspirasi umat Islam; ini jelas berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin," komentar Anwar Haryono, tokoh Masyumi dan DDII. Dan "Aspirasi umat Islam Indonesia ternyata lebih dapat terpenuhi dan terjangkau justru pada waktu di Negara ini tidak lagi terdapat partai Islam." Kata Munawir Sjadzali.

Dengan mengemukakan secara obyektif jasa dan dosa Golkar di masa lalu, buku yang awalnya disertasi penulis di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini diharapkan mampu menyumbangkan informasi dan pengetahuan baru tentang sistem politik yang berlaku di Indonesia, sekaligus sebagai bahan pemikiran, terutama bagi generasi muda, sehingga mereka memiliki sikap arif dan obyektif dalam menilai sejarah, yang pada gilirannya tidak asa "menyalahkan" Golkar.