Aplikasi Analisis Dampak Ham Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Di antara berbagai persoalan terkait dengan HAM, persoalan pelaksanaan pembangunan menjadi masalah yang krusial. Dalam perkembangannya, pengaitan HAM dengan pembangunan menjadi isu yang semakin meluas. Persoalan-persoalan pembangunan yang berkaitan dengan penegakan HAM dinilai menjadi semakin serius dan mendesak, tidak saja di negera-negara berkembang, melainkan juga di negara-negara industri maju. Demikian pula yang terjadi di Kalimantan Selatan, paling tidak ada dua kasus yang mendominasi yakni penyerobotan lahan masyarakat oleh perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Analisis Dampak HAM pada beberapa sektor pembangunan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Langkah-langkah Analisis Dampak HAM terdiri atas\tahapan pertama sampai dengan tahapan kedelapan. Masing-masing tahap memuat cakupan, indikator, sumber data dan informasi serta jenis data dan informasi. Setiap tahap menunjukkan perincian kegiatan yang dilakukan terkait dengan analisis dampak HAM.

Tantangan yang dihadapi adalah cara pandang sebagian orang yang menganggap bahwa HAM merupakan konsep yang menghalangi proses pembangunan. Pihak-pihak yang mengedepankan HAM dianggap mengabaikan kepentingan umum dan kepentingan nasional yang lebih besar. Pengingkaran terhadap hak-hak individu dianggap sebagai hal yang secara konkret dimaknai sebagai pembatasan hak-hak individu. Cara pandang yang mempertentangkan hal tersebut berakibat pada terjadinya berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan oleh praktik-praktik represif, pembatasan partisipasi rakyat, dan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Akibat implementasi otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih leluasa dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya izin yang dikeluarkan daerah tersebut, di satu sisi memang menguntungkan bagi kemajuan dan perekonomian daerah, tetapi disisi lain ternyata ada kehidupan masyarakat tradisional yang akhirnya tersisihkan. Beberapa desa komunitas yang hidup di atas permukaan air rawa terancam. Bahkan, dengan semakin meningkatnya sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawir turut pula menjadi penyumbang bagi penurunan kualitas lingkungan hidup, hal ini terbukti dari semakin berkurangnya wilayah rawa yang sesungguhnya merupakan daerah resapan.

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Daerah, perusahaan atau pengelola usaha dan/atau kegiatan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, perlu kiranya menggunakan pembangunan yang berperspektif HAM (Human rights-based approach to developmenl).