Demokrasi Sebagai Siasat

Dalam konteks sistem pemerintahan, raja sebagai pemilik kekuasaan yang absolut semakin tergeser posisinya di era demokratisasi yang terjadi sejak era 1940-an. Bahkan banyak negara dengan sistem pemerintahan monarki harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi. Di Indonesia, masuknya nilai-nilai demokrasi justru dibawa oleh sosok feodal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Keraton Yogyakarta. Berdasarkan fenomena menarik tersebut, maka fokus permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana penafsiran tapak politik demokrasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang notabene merupakan seorang raja. Selain itu, penelitian ini juga akan menguak faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan politik Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan yang dimilikinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tapak politik demokrasi yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak lain mengacu pada kebutuhan sultan untuk mengadopsi ide-ide demokrasi. Konsep kepemimpinan demokratis Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam beberapa kebijakan demokratis, termasuk ke dalam sikap dan tindakannya. Bahkan, sikap politik demokratis sultan tersebut tidak lain merupakan siasat untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan yang dimilikinya (kerajaan). Hasil penelitian tersebut tentu akan menjadi pembeda di tengah maraknya romantisme-romantisme lama tentang sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX.