Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 55.000
Hemat Rp 2.750
Rp 52.250
Judul
Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah
Penulis
No. ISBN
9786024127442
Penerbit
Tanggal terbit
Juni - 2019
Jumlah Halaman
-
Berat
250 gr
Jenis Cover
Soft Cover
Dimensi(L x P)
-
Kategori
Sosial-Politik
Bonus
-
Text Bahasa
Indonesia ·
Stok Tidak Tersedia
DESCRIPTION
Mengulas bolong-bolong dalam sistem manajemen pemerintahan dan pembang u nan, buku ini sekaligus mempersembahkan usulan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien, lengkap dengan timeline.
Pemerintah pusat maupun daerah harus menyusun rencana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun. Semestinya rencana didasari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Nyatanya tidak, lap oran pemerintah daerah tahun lalu yang disetor ke pemerintah pusat baru akan dikembalikan dan diberi masukan tahun depan, sementara feedback atas laporan tersebut baru bisa "digunakan" pemerintah daerah di tahun berikutnya lagi. Ada jeda tiga tahun.
Simpang siur ini memang bermula, antara lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Kedua aturan menghendaki dan menghasilkan laporan berbeda dengan format yang berupa-rupa, tergantung dari instansi pusat yang memintanya. Berulang berurusan dengan laporan yang notabene "tak bisa digunakan" untuk membantu perencanaan tahunan, tentu menyita waktu, buang-buang energi, menghabiskan dana, dan merenggut konsentrasi daerah membangun dan menyelenggarakan pemerintahan.
Pemerintah pusat maupun daerah harus menyusun rencana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun. Semestinya rencana didasari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Nyatanya tidak, lap oran pemerintah daerah tahun lalu yang disetor ke pemerintah pusat baru akan dikembalikan dan diberi masukan tahun depan, sementara feedback atas laporan tersebut baru bisa "digunakan" pemerintah daerah di tahun berikutnya lagi. Ada jeda tiga tahun.
Simpang siur ini memang bermula, antara lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Kedua aturan menghendaki dan menghasilkan laporan berbeda dengan format yang berupa-rupa, tergantung dari instansi pusat yang memintanya. Berulang berurusan dengan laporan yang notabene "tak bisa digunakan" untuk membantu perencanaan tahunan, tentu menyita waktu, buang-buang energi, menghabiskan dana, dan merenggut konsentrasi daerah membangun dan menyelenggarakan pemerintahan.
WHY CHOOSE US?
TERLENGKAP + DISCOUNTS
Nikmati koleksi Buku Sosial-Politik terlengkap ditambah discount spesial.
Nikmati koleksi Buku Sosial-Politik terlengkap ditambah discount spesial.
FAST SHIPPING
Pesanan Anda segera Kami proses setelah pembayaran lunas. Dikirim melalui TIKI, JNE, POS, SICEPAT.
Pesanan Anda segera Kami proses setelah pembayaran lunas. Dikirim melalui TIKI, JNE, POS, SICEPAT.
BERKUALITAS DAN TERPERCAYA
Semua barang terjamin kualitasnya dan terpercaya oleh ratusan ribu pembeli sejak 2006. Berikut Testimonial dari Pengguna Jasa Bukukita.com
Semua barang terjamin kualitasnya dan terpercaya oleh ratusan ribu pembeli sejak 2006. Berikut Testimonial dari Pengguna Jasa Bukukita.com
LOWEST PRICE
Kami selalu memberikan harga terbaik, penawaran khusus seperti edisi tanda-tangan dan promo lainnya
Kami selalu memberikan harga terbaik, penawaran khusus seperti edisi tanda-tangan dan promo lainnya