Peran Serta Pekerja

"Co-determination" atau turut menentukan berarti buruh dan pengusaha
menjadi mitra dan menentukan segala sesuatu berkenaan dengan pengelolaan
perusahaan bersama-sama. Namun ketika ide ini mulai dilontarkan dalam
masyarakat, timbul suara menentang dari pihak pengusaha besar yang pada
saat itu amat berpengaruh. "Melu handar beni" atau ikut memiliki (sekian
persen melalui koperasi karyawan) boleh-boleh saja, tetapi ikut
menentukan akan ikut mengambil keputusan? Jangan! Bagaimana jadinya jika
buruh mengetahui rahasia perusahaan? Hal yang tabu pada saat itu kini
menjadi keharusan yaitu transparansi! Ide "co-determination" ini
menghendaki adanya wadah dalam suasana transparansi keuntungan dan
kerugian perusahaan serta permasalahan yang dihadapi. Di era reformasi
ini sesungguhnya sudah ada yang memulainya, tanpa campur tangan pihak
ketiga maupun pemerintah. Mereka berhasil mengatasi masalah yang timbul
karena jumlah Serikat Pekerja bertambah, yaitu dengan siapa atau wakil
serikat pekerja mana pengusaha harus berunding? Demikian pula aksi mogok
atau demo ke jalan atau ke lembaga public, dengan dialog atau
musyawarah yang baik, dapat dicegah.
Dalam rangka reformasi Hukum Ketenagakerjaan khususnya Hukum
Perburuhan, kelompok kerja Convention Watch bekerjasama dengan Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia berupaya menerbitkan makalah-makalah
yang pernah ditulis oleh H.P. Rajagukguk menjadi sebuah buku.