Parlemen Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

- Kiprah dan pemikiran penulis soal parlemen dan penegakan hukum di Indonesia dalam buku ini memberi solusi untuk Indonesia. Buku ini memperkaya acuan bagi penegakan hukum, memberi inspirasi bagi semua pihak yang menggeluti bidang hukum, serta menjadi khazanah dan membuka cakrawala penegakan hukum di Indonesia.
- Buku Referensi bagi mahasiswa, akademisi dan politisi

Sinopsis
"INDONESIA adalah negara hukum." Itu komitmen yang ditegaskan sejak awal oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Namun sayang, setelah lebih dari 70 tahun usia negeri ini, kondisi penegakan hukum masih karut-marut. Di sana-sini masih terjadi banyak ketimpangan.

Parlemen, sebagai lembaga negara yang mewakili suara rakyat, turut menyumbangkan kiprahnya. Melalui tiga fungsi yang diembannya (legislasi, pengawasan, dan anggaran), berbagai peraturan perundangan terkait penegakan hukum dilahirkan. Aturan lama yang tidak terkait konteks terkini terus-menerus diperbaiki. Begitupun dalam penerapannya, tidak boleh ada sama sekali yang lepas dari mata tajam pengawasan parlemen.

Buku ini adalah potret lebih dari satu dasawarsa kondisi penegakan hukum di Indonesia. Di antara gempita pemberantasan KKN, money laundering, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, peran parlemen tidak boleh diabaikan. Lembaga legislatif ini, bagaimanapun, telah menjadi salah satu pemancang kokohnya fondasi penegakan hukum di negeri ini. Semua demi satu asa, terwujudnya Indonesia yang berkeadilan. Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme!

TENTANG PENULIS

Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. lebih dikenal luas sebagai seorang politisi dari PDI Perjuangan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI pada periode 2004-2009. Hingga kini, ia masih aktif menjadi wakil rakyat dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Selain itu, ia juga menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PDI Perjuangan, periode 2010-2015 dan periode 2015-2020.