INI BUKAN KUDETA: PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto

"Seandainya Masyumi dan PNI bisa bekerja sama, maka sebenarnya tidak perlu ada Dwifungsi," demikian pernyataan Jenderal T.B. Simatupang kepada Salim Said dalam wawancara pada tahun 1984. Apa yang disampaikan salah seorang pendiri dan pemikir militer Indonesia ini merupakan esensi dari buku Ini Bukan Kudeta. Meninjau pengalaman intervensi dan dominasi militer dalam politik di Indonesia sebelum tahun 1998, serta kegagalan eksperimen demokrasi di Mesir dan Thailand sampai hari ini, Salim Said menyimpulkan bahwa masyarakat yang terpecah, fragmented society, yang menimbulkan rasa saling curiga serta kurangnya rasa percaya diri di kalangan masyarakat sipil, merupakan penyebab utama militer ditarik dan tertarik masuk ke dunia politik. Kenapa Korea Selatan lebih berhasil meletakkan supremasi sipil atas militer dibandingkan Indonesia? Apakah penyakit "rebutan tentara" masih menjangkiti para politisi dan masyarakat sipil Indonesia setelah dua dasawarsa Reformasi yang mengakhiri Dwifungsi ABRI? Sudah amankah demokrasi Indonesia dari kemungkinan intervensi politik militer? Buku Ini Bukan Kudeta mencoba memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan ini. Melihat kegagalan demokrasi di Indonesia pada masa lalu, dan adanya kecenderungan naiknya pemimpin populis dan otoriter di beberapa negara, buku Ini Bukan Kudeta menjadi penting untuk dibaca sebagai pengingat agar rakyat Indonesia tidak terjerumus dalam lubang politik yang sama.

Lewat buku ini pembaca menjadi lebih mengerti perbedaan jiwa dan semangat para prajurit di negeri ini antara mereka yang berjuang mengantar kemerdekaan NKRI
dan generasi di bawahnya.
- Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara

Ketika ajakan untuk memahami Ini Bukan Kudeta telah diterima, maka janganlah kaget kalau kejernihan informasi dan analisa yang diberikan buku ini tentang hubungan militer dan politik di Mesir, Thailand, Korea dan Indonesia bisa memukau. Seketika pembacaan telah dimulai, maka janganlah heran kalau hasrat membanding-bandingkan pengalaman dari keempat negara itu tidak mudah terbendung.
- Taufik Abdullah, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia


Tentang Penulis

Salim Haji Said lahir sebagai anak tertua Haji Said dan Hajjah Salmah pada 10 November 1943, di Desa Amparita, Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan. Salim menjalani pendidikan dasarnya di Kota Parepare sebelum akhirnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Solo, Jawa Tengah. Selama lima tahun (1963-1968), dia belajar psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Salim beralih mempelajari ilmu sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI karena tidak lagi diizinkan bertahan di sekolah lamanya akibat tingkat absennya yang tinggi imbas kesibukannya sebagai demonstran dan wartawan. Dari FISIP UI, Salim Said mendapat gelar sarjana (Drs.) dalam Ilmu Sosiologi pada 1976. Pendidikan tingginya di Jakarta tersendat-sendat dan berlangsung lama karena kegiatannya sebagai aktivis mahasiswa dan kesibukannya sebagai wartawan. Pada 1979, Salim Said memulai pendidikan pascasarjana di Ohio University, Athens, Ohio Amerika Serikat. Mendapat gelar Master of Arts in International Affairs (MAIA) pada 1980, dia kemudian diterima pada program doktor di Ohio State University (OSU) dan belajar ilmu politik di bawah bimbingan Prof. Dr. Raymond William Liddle (Bill). Salim Said mendapat gelar Master (M.A.) kedua pada 1983, dan pada Desember 1985 dia memperoleh gelar Ph.D. dalam ilmu politik dengan disertasi mengenai peran politik militer Indonesia pada periode Revolusi Kemerdekaan.

Ketika menyelesaikan pendidikannya pada Jurusan Sosiologi FISIP UI, Salim Said menulis tesis mengenai sejarah sosial film Indonesia. Tidak terlalu sulit baginya menulis tesis tersebut karena selama bertahun-tahun dia juga bersibuk sebagai kritikus film majalah Tempo. Tesis itu merupakan usaha penulis menemukan jawaban atas keluhan terhadap rendahnya mutu film Indonesia. Dari penelitiannya, Salim Said berkesimpulan bahwa film Indonesia yang mendominasi pasar adalah memang buatan para pemilik modal yang memperlakukan film semata sebagai komoditas dagang.

Karena kalkulasi pembuatan tontonan tersebut hanya didasarkan pada hitungan untung rugi materiel, tentu saja mutunya hampir mutlak ditentukan oleh pasar dan para pemilik modal yang memang tidak terlatih memperhitungkan aspek artistik. Tesis Salim Said terbit sebagai buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris (terjemahan).

Menurut pengakuannya sendiri, Salim hijrah ke Pulau Jawa pada usia 16 tahun dengan ambisi menjadi seniman. Semasa remaja di Parepare, Salim mulai menulis cerita pendek dan puisi. Di Pulau Jawa kemudian dia juga menulis sejumlah telaah karya-karya sastra. Salim yang tertarik seni peran (acting) pernah belajar teater, menyutradai pertunjukan drama, dan ikut tampil sebagai aktor. Di kemudian hari, dia belajar dunia perfilman, menyutradarai dan beberapa kali tampil di depan kamera.

Namun, dia secara berangsur menyadari bakat seninya ternyata tidak sepotensial daya kritisnya. Maka, dia pun beralih menjadi ilmuwan dan memusatkan perhatian pada studi ilmu sosial dan politik. Sebagai ilmuwan sosial politik, Salim Said telah menerbitkan sekitar 10 buku--dalam bahasa Indonesia dan Inggrisyang pada umumnya membicarakan peranan politik militer Indonesia. Beberapa buku mengenai film dan perfilman juga dihasilkannya. Kendati tidak lagi berambisi menjadi seniman, Salim Said tetap saja diangkat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta, bahkan menjadi ketua lembaga kesenian itu selama hampir 10 tahun.

Dalam riwayat hidupnya, Salim Said tercatat sebagai wartawan selama 25 tahun. Dari kedudukan sebagai wartawan dan foreign travelling correspondent majalah Tempo itulah, Salim yang juga salah seorang pendiri majalah mingguan tersebut, berkesempatan berkeliling ke berbagai penjuru dunia dan menulis laporan dan analisis menarik mengenai negara-negara yang dikunjunginya. Salim Said bangga berkesempatan meliput hari-hari terakhir Kamboja sebelum jatuh ke tangan Khmer Merah yang menciptakan killing field, dan bulan-bulan terakhir sebelum Amerika Serikat dan rezim kanan di Vietnam Selatan secara sempurna ditendang keluar dari kawasan Indochina. Dengan usaha sendiri, Salim Said juga meliput pelaksanaan kesepakatan Camp David yang dicapai bersama Menachim Begin (Israel) dan Anwar Sadat (Mesir). Untuk peliputan ini, Salim Said harus terbang ke Kairo dengan biaya pribadi. Menyeberangi Terusan Suez dan melewati Kota Ismailia, dia melanjutkan perjalanan menuju Jerusalem melalui Gurun Sinai dan Tanah Genting Gaza.

Selama sembilan bulan pada awal masa Reformasi, Salim Said ditunjuk mewakili kaum cendekiawan pada Badan Pekerja- MPR (BP-MPR). Pada 2006, Guru Besar Ilmu Politik ini dipercayai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) untuk Republik Ceko yang berkedudukan di Praha.

Pada tahun-tahun terakhir ini, sebagai Guru Besar Ilmu Politik, Salim Said sibuk mengajar pada Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Pertahanan Indonesia, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dia juga sibuk melakukan penelitian bagi buku yang sedang dipersiapkannya. "Saya terobsesi menyelesaikan penelitian dan menulis buku mengenai dinamika hubungan Presiden Sukarno dan militer dari masa Revolusi hingga naiknya Soeharto," katanya.