Negara dan Buruh Migran Perempuan

Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia.

Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarnya gaji, pemerkosaan, peniadaan hak cuti libur (sebagai bagian dari HAM) hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian konkret dari pemerintah.

Mayoritas buruh migran yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka bekerja keluar negeri, tidak lain untuk memperbaiki perekonomian hidup. Perempuan, jelas mengalami dilema dan beban ganda, yaitu keluar dari ranah domestik untuk bekerja kembali di ranah domestik (sebagai Pekerja Rumah Tangga/PRT), guna menghidupi biaya hidup keluarga. Pelabelan kerja domestik tersebut yang mengakibatkan opresi pola integrasi kapitalisme dan patriarkhal. Bahwa, upah perempuan tidak layak besar, karena pekerjaan yang dikerjakan merupakan kerja domestik, bukan publik. Selain itu, semakin murah upah yang dibayarkan bagi buruh migran perempuan, semakin banyaklah permintaan dari negara-negara tujuan. Sekali lagi, perlindungan bagi mereka sangat ditentukan oleh kebijakan perlindungan TKI di luar negeri yang seharusnya berperspektif adil gender dan partisipatif terhadap perempuan.