Menuju Reformasi Birokrasi

DESCRIPTION

Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting antara lain menjadi pelaksana keputusan-keputusan politik. PNS pula yang akan mewakili negara melakukan fungsi-fungsi pelayanan terhadap publik. Selain itu, dalam konstelasi sosial-ekonomi masyarakat, PNS menjadi kelas tersendiri yang prestisius, sehingga menjadi PNS lazim menjadi primadona masyarakat. Karena posisi penting inilah, reformasi PNS dalam konteks reformasi birokrasi perlu terus-menerus dilakukan.
Salah satu upaya yang penting dan strategis dilakukan adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan atau rekruitmen PNS. Ruang partisipasi publik ini sebenarnya telah diakomodasi melalui UU No. 43 tahun 1999, di mana dalam proses manajemen kepegawaian telah melibatkan unsur masyarakat selain wakil dari organisasi pegawai negeri, untuk duduk dalam Komisi Kepegawaian Negara. Ini artinya, secara formal-normatif, masyarakat telah memiliki wakil dalam proses perumusan kebijakan tingkat tinggi di bidang kepegawaian.
Selain memaparkan berbagai tinjauan historis dan yuridis keberadaan PNS di Indonesia, buku ini juga memotret inisiatif masyarakat dalam turut serta mengawasi pelaksanaan pengadaan PNS tahun 2005 di sejumlah wilayah (Bandung, Yogyakarta, Bandar Lampung, Makassar, dan Bima). Kendati masih bersifat parsial dan lokalistik, munculnya inisiatif di atas dapat dipandang sebagai buah kesadaran masyarakat untuk turut serta mengawal proses reformasi PNS sebagai celah masuk untuk melakukan kerja besar mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia