Gubernur : Kedudukan, Peran dan Kewenangannya

  • Cover Gubernur : Kedudukan, Peran dan Kewenangannya
  • Cover Gubernur : Kedudukan, Peran dan Kewenangannya
Rp 66.800
Hemat Rp 10.020
Rp 56.780
Judul
Gubernur : Kedudukan, Peran dan Kewenangannya  
No. ISBN
9789797567675
Penerbit
Tanggal terbit
Juni - 2011
Jumlah Halaman
262
Berat Buku
500 gr
Jenis Cover
Soft Cover
Dimensi(L x P)
-
Kategori
Sosial-Politik
Bonus
-
Text Bahasa
Indonesia ·
Lokasi Stok
Gudang Penerbit
WHY CHOOSE US?
TERLENGKAP + DISCOUNTS
Nikmati koleksi buku terlengkap ditambah discount spesial.
FAST SHIPPING
Pesanan anda langsung diproses setelah pembayaran lunas. Dikirim melalui TIKI, JNE, POS, SICEPAT.
BERKUALITAS DAN TERPERCAYA
Semua barang terjamin kualitasnya dan terpercaya oleh ratusan ribu pembeli sejak 2006.
LOWEST PRICE
Kami selalu memberikan harga terbaik, penawaran khusus seperti edisi tanda-tangan dan promo lainnya

Upaya Pemerintahan Pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Terbitnya peraturan ini laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbingkai negara kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir dari sebuah penantian, namun justru merupakan langkah awal dari sebuah perjalanan panjang dalam mewujudkan penguatan kedudukan dan kewenangan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar semangat otonomi dan desentralisasi  tetap berada dalam koridor negara kesatuan.

Meski demikian, penguatan kedudukan dan kewenangan Gubernur harus dilakukan dengan tujuan penguatan lokal, bukan sebaliknya bertujuan resentralisasi kekuasaan. Karena hakikat otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan dan pemerintahan kepada masyarakat. Harus dibuka keseimbangan antara kepentingan yang bersifat nasional serta regional dan kepentingan yang bersifat lokal. Di sini dianut gabungan antara prinsip uniformitas dan subsidiaritas, di mana kewenangan pelayanan dan pemerintahan seharusnya memerhatikan kepentingan nasional dan lokal. Hal tersebut disebabkan karena kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak dapat dipisahkan dari konsepsi dasar pemerintahan sebagai sebuah sistem. Bahkan dalam negara federal sekalipun, hubungan antartingkat pemerintahan tidaklah putus. Provinsi sebagai intermediate government merupakan penyambung dan penghubung kepentingan serta kewenangan yang bersifat nasional dengan yang bersifat lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui buku ini penulis akan mengulas tentang mekanisme hubungan pusat - daerah terutama terkait dengan kedudukan dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selain itu, penulis akan mencoba pula untuk mengulas tentang konsep dekonsentrasi, implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam kurun waktu masa orde baru sampai era reformasi serta permasalahan yang menyertainya.

REVIEW Gubernur : Kedudukan, Peran dan Kewenangannya

Buku Sejenis Lainnya »