Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana

DESCRIPTION

Pendapat Hukum Legalitas Kontrak Karya (Contract Of Work) Antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Koba Tin Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Oleh Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.     

Isu Hukum Berkaitan dengan isu legalitas kontrak karya, pertanyaan hukum sentral adalah: Apakah Karakter yuridis Kontrak Karya?       Analisis Dari sudut pandang hukum administrasi kontrak karya adalah suatu bentuk penggunaan instrument hukum perdata oleh pemerintah. Berkaitan dengan kontrak karya instrumen hukum perdata yang digunakan adalah perjanjian.

Ada tiga tipe perjanjian yang dibuat oleh dan/atau dengan pemerintah.  
Tiga tipe tersebut adalah:
1.       Perjanjian keperdataan (privaatrechtelijke overeenkomst; vermogensovereenkomst).
2.       Perjanjian kebijakan (kewenangan) atau (bevoegdheden-overeenkomst; beleidsovereenkomst; bestuursoveerenkomst).
3.       Perjanjian campuran (gemengde overeenkomst))

Pendapat Ahli dibawah sumpah yang dimajukan oleh Terdakwa tidak dijadikan pertimbangan requisitor KPK, hal tersebut sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguraikan secara jelas dan berimbang keterangan Saksi A Charge dan Saksi A De Charge maupun Ahli, sehingga jelas requisitor Penuntut Umum mengandung penggelapan fakta.