HUKUM MALAPRAKTIK KEDOKTERAN

DESCRIPTION

Buku ini membahas praktek solusi hukum dan perlindungan hukum Rumah Sakit, Dokter dan Dokter Gigi menghadapi kasus-kasus dugaan malapraktik berdasarkan etika, disiplin dan hukum, dengan praktek prosedur MKDKI, MKEK IDI dan PDGI, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum secara perdata dan pidana serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Buku ini menjelaskan praktek penyelesaian hukum kasus-kasus nyata dugaan malapraktik yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia.

Buku ini dengan lampiran (1). Surat panggilan kepolisian terhadap Dokter dan Putusan Pengadilan Negeri secara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, (2). Surat panggilan kepolisian terhadap Dokter Gigi dan akte perdamaian mediasi dengan keluarga pasien, serta (3). Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Rumah Sakit secara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana nama-nama para pihak terkait (pasien dan atau keluarga pasien, Rumah Sakit, Dokter, dan Dokter Gigi) telah dirahasiakan oleh penulis.

Buku ini membuktikan dan menjelaskan praktek perlindungan hukum bagi Rumah Sakit, Dokter dan Dokter Gigi, karena dalam praktek berlaku asas hukum "Lex Specialis Derogat Lege Generalis" (Peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum), dalam hal ini meskipun Rumah Sakit, Dokter dan Dokter Gigi dapat langsung dilaporkan pasien dan atau keluarga pasien kepada Kepolisian dan digugat secara perdata pada Pengadilan Negeri dan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tetapi untuk menentukan tindakan medis tersebut apakah telah sesuai dengan Standar Profesi Medis, Standar Operasional Prosedur, dan prosedur tetap Rumah Sakit ? Maka dalam salah satu pertimbangan hukum Hakim dengan menggunakan hasil keputusan MKDKI, MKEK IDI dan PDGI berupa audit medik.

Buku ini juga membuktikan dan menjelaskan praktek perlindungan hukum melalui mediasi non litigasi (di luar pengadilan) dan mediasi pada tahap litigasi (di dalam pengadilan), serta pembelaan hukum pada tahap non litigasi (pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan sebagai saksi atau Tersangka) serta litigasi (di pengadilan sebagai Tergugat atau Terdakwa), termasuk hak hukum Direktur Rumah Sakit, Dokter dan Dokter Gigi terhadap SP 3 (Surat Penghentian Penyidikan) oleh Kepolisian jika unsur-unsur pasal pidananya yang dilaporkan tidak terbukti. Buku ini dapat menjadi praktek solusi hukum menghadapi kasus-kasus dugaan malapraktik bagi Rumah Sakit, Dokter dan Dokter Gigi.

Kata Pengantar oleh Dr.Bambang Suryono Suwondo,Sp.An,KIC,KNA,M.Kes (Ketua IDI Wilayah Yogyakarta). Penulis Rinanto Suryadhimirtha,S.H.,M.Sc., berprofesi sebagai Manajer Law Office RED LINE (Advokat Mediator - Konsultan Hukum) bersama adik kandung Dr.Rano Irmawan (alumnus Fakultas Kedokteran Umum UGM) sebagai staf ahli hukum kesehatan Law Office RED LINE, yang berkantor di Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C No.356, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Telp (0274) 7008170 Fax (0274) 867160 HP (0813 9287 5349) dan Jl.Pandegiling No.316, Surabaya, Jawa Timur. Telp (031) 7788 2900 Fax (031) 5611617 serta Dosen pada Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Penulis aktif pada berbagai organisasi, antara lain : Anggota pengurus PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Departemen Litbang DPC Kota Yogyakarta, Ketua II DPP IMKI (Ikatan Mediator Kesehatan Indonesia), Konsultan Hukum IDI Wilayah Yogyakarta dan Advokat / Lawyer Rumah Sakit pada sejumlah kota di Indonesia, sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta serta anggota Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Cabang Yogyakarta. Penulis alumnus Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UII (Universitas Islam Indonesia) dan Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Pasca Sarjana, UGM (Universitas Gajah Mada).